_11zon%20(1).jpg "C O R E I N S I G H T")
PERTANIAN, COREinsight – Pemerintah terus memperkuat upaya mencapai swasembada pangan nasional dengan meningkatkan produksi serta menerapkan kebijakan yang tepat sasaran. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada peningkatan produktivitas lahan dan optimalisasi frekuensi tanam.
Pada Senin, 2 April 2026, Sudaryono menyampaikan dalam Seminar Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) Bogor. Acara itu dibawakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto , serta sejumlah akademisi dan mahasiswa.
Intensifikasi Produksi
Dalam sambutannya, Sudaryono, yang akrab dipanggil Mas Dar , menegaskan bahwa intensifikasi pertanian menjadi pilar utama menuju swasembada.
“Jika kita ingin panen berlimpah, kita harus menanam lebih banyak,” ujar ia. “Kita mencapainya dengan meningkatkan produktivitas pada lahan yang sama dan menambah siklus tanam dalam setahun.”
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mengeluarkan kebijakan yang mendorong petani meningkatkan hasil per hektar melebihi rata‑rata saat ini. Selain itu, kementerian mengefisienkan indeks pertanaman sehingga petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun.
Infrastruktur Irigasi
Sudaryono menambahkan bahwa keberhasilan swasembada tidak lepas dari dukungan infrastruktur irigasi yang memadai. Ia mencontohkan bahwa pembangunan 61 bendungan pada era sebelumnya belum optimal karena keterbatasan kewenangan dalam memperluas jaringan irigasi hingga tingkat tersier.
“Instruksi Presiden tentang irigasi memberi izin penuh kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membangun jaringan irigasi,” jelasnya. “Anggaran Rp 12 triliun pada tahun 2025 akan memastikan ketersediaan udara yang stabil bagi petani.”
Bagi Sudaryono, udara merupakan faktor penentu dalam produksi pertanian. “Petani dapat membeli benih dan pupuk, namun tanpa udara mereka tidak dapat menanam,” tegasnya. “Oleh karena itu, irigasi harus menjadi prioritas utama.”
Reformasi Distribusi Pupuk
Reformasi kebijakan pupuk juga menjadi agenda penting. Sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi terhambat oleh rantai birokrasi yang panjang. Kini, regulasi lebih sederhana mempercepat alur distribusi: penyuluh pertanian melakukan pendataan, Kementerian Pertanian melakukan verifikasi, dan produsen menyalurkan pupuk langsung ke kelompok pertanian.
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Kebijakan lain yang menumbuhkan semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram . Sudaryono menilai kebijakan ini mampu menjaga harga pada saat panen sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani.
“Dengan kebijakan yang tepat, meski jumlah lahan dan petani tidak bertambah, bahkan anggaran belum meningkat signifikan, target swasembada tetap dapat tercapai,” ujarnya.
Peluang Bagi Generasi Muda
Sudaryono menyoroti peluang besar bagi generasi muda di sektor pertanian, khususnya melalui komoditas bernilai ekonomi tinggi di pasar global. Ia mencontohkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan Indonesia.
“Pertanyaan umum adalah bagaimana anak muda dapat meraih kesejahteraan dari pertanian,” kata Sudaryono. “Sawit tidak mengatur ketat, mengikuti harga pasar dunia, dan Indonesia menyediakan sekitar 60 % pasokan sawit global.”
Dibandingkan dengan kanola atau bunga matahari, sawit menawarkan efisiensi yang jauh lebih tinggi; satu hektar sawit menghasilkan minyak nabati setara dengan kira‑kira 15 hektar bunga matahari. Produk turunannya meliputi minyak goreng, margarin, sabun, hingga bahan baku skincare, menunjukkan potensi tambah ekonomis yang signifikan.
Pandangan Ketua Komisi IV DPR RI
Titiek Soeharto menegaskan bahwa pencapaian sektor pangan menuntut kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, serta sinergi lintas sektor. Ia menekankan langkah‑langkah yang terstruktur: meningkatkan produksi domestik, memodernisasi pertanian, memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, memperkuat peran penyuluh, melindungi harga petani dan nelayan, memperbaiki distribusi logistik, serta memperkokoh cadangan pangan nasional.
Selain itu, Titiek menyoroti pentingnya kebijakan integrasi antar‑sektor agar sistem pangan nasional berjalan efektif dari hulu hingga hilir. Komisi IV terus memperkuat regulasi berbasis kedaulatan pangan agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan bertanggung jawab.
Pesan kepada Mahasiswa Unhan
Kepada para mahasiswa Unhan, Titiek mengingatkan bahwa generasi muda memegang peran strategis dalam menjaga kelestarian bangsa, termasuk menjamin ketahanan pangan nasional. Ia berharap ilmu yang diperoleh hari ini menjadi landasan keputusan masa depan.
“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar; ia merupakan bagian integral dari strategi pertahanan negara,” tegasnya. “Menyikapi pangan sebagai komponen pertahanan bukan pilihan, melainkan keharusan dalam memikirkan strategi ke depan.”
_11zon%20(1).jpg "C O R E I N S I G H T")
